Gunakan Dana Non APBN, KCN Lanjutkan Pembangunan Pelabuhan Marunda

Anissa Dea Widiarini
Kompas.com - Selasa, 10 September 2019
Aktivitas bongkar muat barang curah di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, Sabtu (31/8/2019).KOMPAS.com Aktivitas bongkar muat barang curah di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, Sabtu (31/8/2019).

KOMPAS.com - Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara ( KCN) Widodo Setiadi mengungkapkan, pembangunan seluruh dermaga pelabuhan Marunda akan tetap dilaksanakan hingga selesai dengan menggunakan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Widodo mengatakan, langkah itu sesuai dengan rekomendasi yang diberikan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Surat rekomendasi tersebut ditujukan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Gubernur DKI Jakarta sebagai pemegang saham KBN, pada Jumat (3/11/2017).

Melalui rekomendasinya, Kemenko Polhukam menjelaskan, pembangunan pelabuhan Marunda oleh KCN harus tetap berjalan demi kepastian investasi PT Karya Teknik Utama (KTU).

Baca juga: Asosiasi Logistik Indonesia Usulkan Pelabuhan Marunda Naik Kelas

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (10/9/2019) dijelaskan, KTU merupakan pemegang 85 persen saham KCN. Sementara itu, 15 persen saham lainnya dimiliki oleh PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Tak hanya itu, dalam rekomendasi tersebut juga dijelaskan, bibir pantai yang direvitalisasi untuk membangun pier 1 hingga 3 adalah aset KCN.

Rekomendasi serupa diberikan pula oleh Satgas Percepatan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi dalam kelompok kerja (Pokja) IV, yang menyatakan pembangunan pelabuhan Marunda oleh KCN adalah proyek strategis nasional.

Aktivitas bongkar muat berkurang

Selain itu, menurut Widodo, pelaksanaan pembangunan pelabuhan tetap dilaksanakan agar aktivitas bongkar muat barang tidak terganggu.

“Adanya perbedaan pendapat antar pemegang saham telah menyebabkan aktivitas bongkar muat barang menjadi terganggu dan berkurang hingga 60 persen,” ujar Widodo, Selasa (3/9/2019).

Hal itu, lanjut Widodo, tentunya akan mempengaruhi omzet dan fee konsesi yang dibayarkan kepada negara.

Sesuai peraturan, KCN wajib membayar fee konsesi sebesar 5 persen dari pendapatan bruto perusahaan, atau sekitar Rp 5 miliar setiap tahunnya.

Fee yang dibayarkan KCN merupakan fee terbesar kedua dari total 19 pelabuhan dengan skema konsesi. Rata-rata pelabuhan lainnya membayar konsesi sebesar 2,5 persen dari pendapatan bruto.

Baca juga: Asosiasi Logistik Indonesia Dukung Proyek Pembangunan Pelabuhan Marunda

“Skema konsesi harus dilaksanakan karena kami tunduk kepada perundang-undangan dibidang kepelabuhanan yang berada di bawah wewenang kementerian perhubungan,” paparnya.

Hal itu sesuai dengan Undang-undang UU No. 17 Tahun 2008, tentang pelayaran sebagai persyaratan untuk sebuah Badan Usaha Pelabuhan (BUP) agar dapat terus melakukan kegiatan jasa kepelabuhanan. Hasil konsesi yang diperoleh otoritas pelabuhan merupakan pendapatan negara.

PenulisAnissa Dea Widiarini
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Pansus KBN Tinjau Pelabuhan Marunda, KCN: Menunggu Rekomendasi Terbaik
Pansus KBN Tinjau Pelabuhan Marunda, KCN: Menunggu Rekomendasi Terbaik
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Pengurus PKPU Ajukan “Fee” Rp 7 Miliar, Pembacaan Putusan KCN Kembali Ditunda
Pengurus PKPU Ajukan “Fee” Rp 7 Miliar, Pembacaan Putusan KCN Kembali Ditunda
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Pengesahan Perdamaian PKPU KCN Ditunda, Kuasa Hukum KCN Kecewa
Pengesahan Perdamaian PKPU KCN Ditunda, Kuasa Hukum KCN Kecewa
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Soal PKPU KCN, 4 Kreditur Terima Proposal Perdamaian
Soal PKPU KCN, 4 Kreditur Terima Proposal Perdamaian
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Soal Tuntutan Success Fee Juniver Girsang ke KCN, Ini Tanggapan Kuasa Hukum KCN
Soal Tuntutan Success Fee Juniver Girsang ke KCN, Ini Tanggapan Kuasa Hukum KCN
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
KTU Harap PKPU KCN Berakhir Homologasi
KTU Harap PKPU KCN Berakhir Homologasi
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Jelang Rapat Perdamaian, KCN Belum Dapatkan Daftar Tagihan Tetap PKPU
Jelang Rapat Perdamaian, KCN Belum Dapatkan Daftar Tagihan Tetap PKPU
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Fokus Garap Proyek Nasional, KCN Ingin Persoalan PKPU Segera Tuntas
Fokus Garap Proyek Nasional, KCN Ingin Persoalan PKPU Segera Tuntas
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Usai Rapat Verifikasi Piutang KCN, Pengurus PKPU: Alhamdulillah Berjalan Lancar
Usai Rapat Verifikasi Piutang KCN, Pengurus PKPU: Alhamdulillah Berjalan Lancar
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Karya Citra Nusantara akan Membayarkan Tagihan Kreditur Sesuai Hukum
Karya Citra Nusantara akan Membayarkan Tagihan Kreditur Sesuai Hukum
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Rapat Verifikasi Digelar, KCN Belum Terima Daftar Tetap Tagihan Kreditur
Rapat Verifikasi Digelar, KCN Belum Terima Daftar Tetap Tagihan Kreditur
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Pengelolaan Pelabuhan Marunda, Kerja Sama BUMN dengan Swasta Harus Saling Menguntungkan
Pengelolaan Pelabuhan Marunda, Kerja Sama BUMN dengan Swasta Harus Saling Menguntungkan
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Omnibus Law Jadi Harapan Pelaku Bisnis dan Investasi, Benarkah?
Omnibus Law Jadi Harapan Pelaku Bisnis dan Investasi, Benarkah?
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Pemegang Saham PT KCN Kembali Ajukan Penundaan RUPS-LB
Pemegang Saham PT KCN Kembali Ajukan Penundaan RUPS-LB
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Adakan RUPS-LB, Operator Pelabuhan Marunda Undang Para Pemegang Saham
Adakan RUPS-LB, Operator Pelabuhan Marunda Undang Para Pemegang Saham
Infrastruktur Pelabuhan Marunda