Komitmen Jokowi Bongkar Kendala Investasi, Dimulai Menkumham dari Pelabuhan Marunda

Inadha Rahma Nidya
Kompas.com - Rabu, 11 Desember 2019
Gerbang Masuk PT Karya Citra Nusantara (KCN).DOK. Humas PT Karya Citra Nusantara Gerbang Masuk PT Karya Citra Nusantara (KCN).

KOMPAS.com – Presiden RI jokowi menyatakan, dirinya berkomitmen membongkar segala kendala dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif, termasuk dalam pembangunan infrastruktur.

“Ekosistem investasi di seluruh sektor infrastruktur harus segera diperbaiki, sehingga memiliki daya tarik dan saing investasi yang semakin baik,” kata Jokowi.

Dalam Rapat Terbatas tentang Akselerasi Program Infrastruktur di Kantor Presiden, Selasa (10/12/2019), Jokowi mengingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak mengambil semua proyek pembangunan infrastruktur.

“Dari proyek yang besar-besar sampai kecil-kecil sering kali bukan hanya melibatkan anak BUMN, tapi juga sampai ke cucu-cucu BUMN,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Proyek Infrastruktur Jangan Semuanya Diambil BUMN

Hal tersebut dikatakan Jokowi karena banyak pengusaha swasta yang mengeluh proyek infrastruktur dikuasai BUMN dan anak perusahaannya.

Jokowi berpesan, pembangunan infrastruktur harus lebih membuka ruang kepada pihak swasta, pengusaha lokal, pengusaha kecil menengah, dan tenaga kerja lokal.

“Saya yakin semangat kolaboratif kita mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur,” kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan, tidak semua infrastruktur dapat dibiayai APBN. Ia pun menawarkan model pembiayaan kreatif, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA).

Baca juga: Pemerintah Gratiskan PPh Badan Bagi Swasta Yang Terlibat Pembangunan Infrastruktur

Selesaikan persoalan investasi Pelabuhan Marunda

Sejalan dengan Jokowi, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly, juga memiliki komitmen serupa.

Yasonna selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) IV Penanganan dan Penyelesaian Kasus Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi berupaya menyelesaikan kendala investasi yang terkait kepastian hukum.

Salah satunya persoalan Pelabuhan Marunda antara PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Persoalan antara KCN dan KBN sudah terjadi sejak 2012, saat Direktur Utama KBN diduduki Sattar Taba.

Saat itu KBN menggugat KCN melalui jalur hukum, yang pada akhirnya ditolak Mahkamah Agung (MA).

Sejumlah kapal bersandar di dermaga 1 Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.Dok. PT KCN Sejumlah kapal bersandar di dermaga 1 Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Yasonna pun menggelar Rapat Penyelesaian Kasus, di Kantor Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), Jumat (29/11/2019).

Sayangnya, pada rapat tersebut Sattar Taba tidak hadir dan diwakili kuasa hukumnya Hamdan Zoelva.

Yasonna mengatakan, sengketa tersebut harus segera selesai. Pemerintah pun memberi waktu 14 hari kerja kepada kedua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara business to business.

Bila langkah tersebut tetap tidak menghasilkan titik temu, Yasonna menegaskan, pembangunan infrastruktur Pelabuhan Marunda yang dilakukan KCN harus tetap dilanjutkan. Sebab, pembangunan Pelabuhan Marunda termasuk program strategis nasional.

Baca juga: Konsesi Pelabuhan Marunda Kembali ke Skema Awal Usai Kasasi KCN Dikabulkan

Terlebih, pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dapat menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

“Kalau tidak bisa, ya jalan terus saja, pembangunan tidak bisa dihalangi. Penyelesaiannya nanti kami sampaikan ke Menteri BUMN,” kata Yasonna.

Atas upaya Kemenkumham membongkar kendala investasi infrastruktur pelabuhan, Direktur Utama KCN Widodo Setiadi memberi penghormatan tertingginya.

“Dengan adanya rapat ini menunjukkan negara hadir dan memberi kepastian investasi,” kata Widodo usai rapat, seperti dalam keterangan tertulisnya. 

Baca juga: KSOP Marunda Ajak Semua Pihak Hormati Putusan Hukum Kasus Pelabuhan Marunda

Ia berharap, pemerintah dapat memberi solusi terbaik untuk kelanjutan pembangunan Pelabuhan Marunda yang telah menelan biaya Rp 9 triliun. Terlebih, proyek Pelabuhan Marunda tidak menggunakan dana APBN dan APBD.

“Tadi saya ajukan waktu 7 hari tetapi keputusan pak menteri memberi waktu 14 hari. Nanti kami coba lihat apakah ada itikad baik untuk penyelesaian secara business to business,” kata Widodo.

Widodo pun berharap, investasi dan sinergi antara BUMN dengan swasta yang diutamakan Jokowi dapat terlaksana.

“Kalau dalam 14 hari tidak ketemu, kami kembalikan ke Pokja IV,” kata Widodo.

Baca juga: Pemerintah Ingin Pembangunan Pelabuhan KCN Dilanjutkan

Saat ini, KCN tengah mengerjakan pembangunan dermaga atau pier 2, yang telah mencapai 30 persen.

Pier 1 sendiri telah beroperasi untuk komoditas curah. Keberadaan pelabuhan tersebut mampu mengurangi dwelling time Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara.

PenulisInadha Rahma Nidya
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Pansus KBN Tinjau Pelabuhan Marunda, KCN: Menunggu Rekomendasi Terbaik
Pansus KBN Tinjau Pelabuhan Marunda, KCN: Menunggu Rekomendasi Terbaik
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Pengurus PKPU Ajukan “Fee” Rp 7 Miliar, Pembacaan Putusan KCN Kembali Ditunda
Pengurus PKPU Ajukan “Fee” Rp 7 Miliar, Pembacaan Putusan KCN Kembali Ditunda
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Pengesahan Perdamaian PKPU KCN Ditunda, Kuasa Hukum KCN Kecewa
Pengesahan Perdamaian PKPU KCN Ditunda, Kuasa Hukum KCN Kecewa
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Soal PKPU KCN, 4 Kreditur Terima Proposal Perdamaian
Soal PKPU KCN, 4 Kreditur Terima Proposal Perdamaian
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Soal Tuntutan Success Fee Juniver Girsang ke KCN, Ini Tanggapan Kuasa Hukum KCN
Soal Tuntutan Success Fee Juniver Girsang ke KCN, Ini Tanggapan Kuasa Hukum KCN
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
KTU Harap PKPU KCN Berakhir Homologasi
KTU Harap PKPU KCN Berakhir Homologasi
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Jelang Rapat Perdamaian, KCN Belum Dapatkan Daftar Tagihan Tetap PKPU
Jelang Rapat Perdamaian, KCN Belum Dapatkan Daftar Tagihan Tetap PKPU
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Fokus Garap Proyek Nasional, KCN Ingin Persoalan PKPU Segera Tuntas
Fokus Garap Proyek Nasional, KCN Ingin Persoalan PKPU Segera Tuntas
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Usai Rapat Verifikasi Piutang KCN, Pengurus PKPU: Alhamdulillah Berjalan Lancar
Usai Rapat Verifikasi Piutang KCN, Pengurus PKPU: Alhamdulillah Berjalan Lancar
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Karya Citra Nusantara akan Membayarkan Tagihan Kreditur Sesuai Hukum
Karya Citra Nusantara akan Membayarkan Tagihan Kreditur Sesuai Hukum
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Rapat Verifikasi Digelar, KCN Belum Terima Daftar Tetap Tagihan Kreditur
Rapat Verifikasi Digelar, KCN Belum Terima Daftar Tetap Tagihan Kreditur
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Pengelolaan Pelabuhan Marunda, Kerja Sama BUMN dengan Swasta Harus Saling Menguntungkan
Pengelolaan Pelabuhan Marunda, Kerja Sama BUMN dengan Swasta Harus Saling Menguntungkan
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Omnibus Law Jadi Harapan Pelaku Bisnis dan Investasi, Benarkah?
Omnibus Law Jadi Harapan Pelaku Bisnis dan Investasi, Benarkah?
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Pemegang Saham PT KCN Kembali Ajukan Penundaan RUPS-LB
Pemegang Saham PT KCN Kembali Ajukan Penundaan RUPS-LB
Infrastruktur Pelabuhan Marunda
Adakan RUPS-LB, Operator Pelabuhan Marunda Undang Para Pemegang Saham
Adakan RUPS-LB, Operator Pelabuhan Marunda Undang Para Pemegang Saham
Infrastruktur Pelabuhan Marunda