Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham
Melalui program Bina Santri Lapas, Pelatihan Kader Dai dan Pelatihan Jurnalistik bagi warga binaan pemasyarakatan, Dompet Dhuafa mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Hari Bakti Pemasyarakatan, Senin (29/4/2024). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna Laoly.
KOMPAS.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI) memberikan penghargaan kepada Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM) Dompet Dhuafa sebagai apresiasi dalam membangun sinergitas melalui berbagai program pemasyarakatan.
Beberapa program LPM Dompet Dhuafa tersebut di antaranya program Bina Santri Lapas (BSL), Pembinaan Rohani di Lembaga Pemasyarakatan, Pelatihan Kader Dai (PKD), dan Pelatihan Jurnalistik untuk warga binaan.
Berbagai program yang telah dijalankan tersebut memiliki tujuan untuk mencetak warga binaan lapas agar kelak mereka siap bergabung kembali ke tengah masyarakat serta memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.
Adapun piagam penghargaan dan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pada peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 di Lapangan Kemenkumham, Jakarta, Senin (29/4/2024).
Baca juga: Suarakan Kemerdekaan Palestina, Dompet Dhuafa Sulsel Bersama MAN Gelar Sound of Humanity
Menkumham Yasonna Laoly mengungkapkan, Hari Bakti Pemasyarakatan merupakan pengingat terhadap transformasi besar dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dari yang sebelumnya pengurungan terhadap narapidana, menjadi sistem pemasyarakatan.
“Ini bertujuan untuk mereformasi para pelanggar hukum dapat berubah ke arah yang lebih baik. Warga yang mengikuti program akan dapat hadiah, sedangkan yang melakukan kesalahan akan diberikan tindakan disiplin dan bimbingan lebih lanjut,” ujar Yasonna melalui keterangan persnya, Selasa (30/4/2024).
“Ke depannya, pemidanaan bukan hanya mampu memberikan penyelesaian secara berkeadilan, tetapi juga memulihkan. Law as tool of social engineering. Hukum harus mampu menjadi alat untuk merekayasa sosial menuju kebaikan," sambungnya.
Dengan demikian, lanjut Yasonna, para warga binaan tidak akan mendapat penolakan dari masyarakat, label negatif, hingga pemikiran konsep kejahatan sebagai produk alami terhadap warga binaan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kata dia, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan harus menciptakan ekosistem reintegrasi sosial. Oleh karena itu, lembaga sosial sangat berperan penting.
"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat serta instansi terkait yang telah mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan," tutur Yasonna.
Yasonna juga mengapresiasi Dompet Dhuafa yang telah menjalankan program Bina Santri Lapas. Dari program tersebut, 1.021 santri binaan mendapatkan mendapatkan berbagai manfaat.
“Mudah-mudahan ini menjadi pemantik bagi masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam program-program pembinaan terhadap warga binaan bersama Dompet Dhuafa dan Kemenkumham,” katanya.
Baca juga: Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla
Yasonna menambahkan, kepercayaan dari pemerintah maupun masyarakat merupakan dorongan untuk menjalankan program agar menjadi lebih baik, sehingga warga binaan lapas yang kayak kembali ke masyarakat dapat memberikan dampak positif bagi lingkungannya.
Sebagai informasi, Dompet Dhuafa memiliki pandangan bahwa semua orang berhak untuk menjadi kader dai.
Tak hanya itu, Dompet Dhuafa juga telah banyak merintis dai-dai di seluruh penjuru Nusantara dengan latar belakang yang berbeda-beda termasuk narapidana.
Melalui program Bina Santri Lapas, Dompet Dhuafa secara khusus menyusun kurikulum untuk membimbing para warga binaan lapas untuk menjadi santri yang baik, bahkan menjadi dai
